Yield 5,1% GMTN cegah capital outflow - Bisnis Indonesia

Pemerintah mengklaim penerbitan obligasi global medium term notes (GMTN) senilai US$2,5 miliar dengan yield 5,1% merupakan keberhasilan menangkal aksi pelarian modal secara tiba-tiba.

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolan Utang, menuturkan yield 5,1% yang diperoleh dalam penerbitan GMTN kemarin, merupakan yang terendah sejak 2004. Yield GMTN yang diperoleh Indonesia tersebut juga lebih baik dibandingkan negara lain yang menerbitkan instrument pembiayaan serupa menyusul perbaikan peringkat kredit oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional.

"Perbaikan rating itu akan membuat country risk kita turun, dan kepercayaan pembayaran utang akan lebih baik. Pemerintah optimistis hal ini tidak akan membuat sudden reversal (pembalikan modal secara tiba-tiba) terjadi," ujar dia, hari ini.

Seperti diketahui, pemerintah berhasil menarik pembiayaan dari pasar internasional melalui penerbitan GMTN seri RI0521 (INDO21 – GMTN) bertenor 10 tahun senilai US$2,5 miliar. Tingkat kupon GMTN tersebut adalah 4,87%, dan yield 5,1%.

Menurutnya, pemerintah berhasil memperbesar basis investor domestik dalam kepemilkan obligasi valas, dari 5% menjadi 16%, pada penerbitan GMTN kemarin. Upaya pembiayaan tersebut juga sekaligus mampu mengurangi likuiditas dollar AS yang sangat banyak di dalam negeri di tengah derasnya aliran modal masuk.

Rahmat menambahkan yield global bond Indonesia tertinggi adalah 11,7%, yakni pada penerbitan 2009. Saat itu pemerintah mau mengambil risiko membayar bunga tinggi demi mengamankan APBN agar program-programnya bisa berjalan.

"Waktu itu kita terbitkan walaupun yield tinggi. Tapi positifnya kan kemudian kepercayaan publik makin tinggi karena APBN terjaga," kata Rahmat.

Kendati demikian, lanjut Rahmat, pemerintah berhasil menghemat pembayaran bunga utang hingga Rp15,5 triliun pada 2009 sejalan dengan penurunan yield obligasi negara. Hal positif tersebut berlanjut ke 2010 sehingga penerbitan surat utang dikurangi Rp16 triliun dari rencana awal.

Terkait pinjaman luar negeri, Rahmat mengungkapkan posisi saat ini dalam kondisi aman mengingat setiap tahun Indonesia mendapat kucuran pinjaman program sekitar US$3 miliar. "Kedua kami juga dapat pinjaman proyek yang biasanya kontraknya multi years. Jadi jadi tidak ada masalah," ucapnya.